Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)

Category:

Retail

Publish on:

Views: 344 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 16

Share
Related documents
Description
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) Hasil Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jakarta, 31 Juli 2015 AD dan ART HKTI Hal 1 ANGGARAN DASAR
Transcript
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) Hasil Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jakarta, 31 Juli 2015 AD dan ART HKTI Hal 1 ANGGARAN DASAR HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) PEMBUKAAN Bahwa pesan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) alinea IV (empat) menyatakan bahwa tujuan negara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa Indonesia sebagai Negara Agraris, sebagian besar rakyatnya adalah Insan tani yang menjadi tulang punggung dalam memajukan kesejahteraan umum. Bahwa pertanian merupakan sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, dengan sasaran pembangunan pertanian yang meliputi peningkatan produksi, kapasitas, dan penghasilan Insan tani secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan material dan spritual. Bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian tersebut diatas diperlukan pengorganisasian gerakan Insan tani sebagai wahana perjuangan, dimana selama ini telah berkembang berbagai organisasi Insan tani. Bahwa berbagai organisasi Insan tani yang tergabung dalam Badan Kerjasama antar Organisasi Masyarakat (Ormas) tani tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ( ), perlu dihimpun dalam kebersamaan untuk melanjutkan perjuangan pembangunan pertanian, maka organisasi Insan Tani tersebut yakni; Warga Tani Kosgoro, Tani MKGR, Pertanu, Petani, Perta, Kata Pancasila, Petisi, I.P. Pancasila, GTI, RTI Soksi, Gertami, Gertasi, Pertakin, dan Sakti, menyatukan diri melalui Deklarasi pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ( ) di Jakarta dengan mendirikan satu wadah perhimpunan organisasi Insan tani yang diberi nama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : AD dan ART HKTI Hal 2 BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia disingkat HKTI. (2) HKTI didirikan pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ( ) di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. (3) Dewan Pimpinan Nasional HKTI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 HKTI berasaskan Pancasila. Bagian Kedua Sifat Pasal 3 HKTI memiliki sifat: (1) Kemasyarakatan berdasarkan kesamaan citacita, profesi, fungsi, dan komoditas usaha tani. (2) Mandiri yang tidak menjadi bagian organisasi lain. (3) Kekeluargaan yang bersendi demokrasi dan terbuka. (4) Perjuangan Insan tani. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 HKTI bertujuan: (1) Meningkatkan kapasitas, harkat, martabat, dan kesejahteraan Insan tani, penduduk pedesaan serta pelaku agribisnis lainnya. (2) Menghimpun Insan tani dalam organisasi berdasarkan kesamaan komoditas usaha tani. (3) Mempercepat pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional. AD dan ART HKTI Hal 3 BAB III USAHA Pasal 5 Untuk mencapai tujuan HKTI dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) Melakukan konsolidasi organisasi secara horizontal dan vertikal sampai tingkat basis pedesaan untuk memperkokoh eksistensi organisasi sebagai alat penghimpun dan penggerak perjuangan rakyat tani dan penduduk pedesaan. (2) Melakukan investasi usaha tani dan menumbuh kembangkan industri pertanian untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan rakyat tani dan penduduk pedesaan. (3) Melakukan edukasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya Insan tani. (4) Memfasilitasi dan mendukung kesediaan sarana produksi pertanian. (5) Memberikan advokasi untuk melindungi dan mengayomi hak serta kepentingan rakyat tani. (6) Mengusahakan terciptanya harmonisasi hubungan kemitraan HKTI dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga, dan badan lain di dalam maupun di luar negeri. BAB IV LAMBANG DAN DOKTRIN Bagian Kesatu Lambang Pasal 6 Lambang HKTI terdiri atas perpaduan: (1) Tujuh helai daun berwana hijau dengan tata letak di bagian depan nampak utuh tiga daun, yang melambangkan histori kelahiran HKTI tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga). (2) Daun merupakan simbol sumber kehidupan tumbuh tumbuhan sebagai produk primer bagi Insan tani. (3) Lambang HKTI terdiri atas tiga macam warna yakni hijau merah putih yang mengandung makna: a. Hijau bermakna lambang kesuburan atau kemakmuran, b. Putih bermakna lambang ketulusan, kejujuran atau kesucian, dan c. Tulisan HKTI berwarna merah yang melambangkan dinamis dan pemberani dalam perjuangan. Bagian Kedua Doktrin Pasal 7 Doktrin HKTI adalah TRI MATRA yang mengandung pengertian: (1) Insan tani Indonesia berhak memiliki lahan pertanian dan pengairan yang memadai. (2) Insan tani Indonesia berhak dilindungi kesejahteraannya. (3) Bangsa Indonesia berdaulat di bidang pangan. AD dan ART HKTI Hal 4 BAB V KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Syarat Anggota Pasal 8 Yang dapat menjadi anggota HKTI adalah: (1) Perseorangan Insan tani, Warga Negara Indonesia yang bergerak dan atau berminat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. (2) Organisasi dan asosiasi yang berhubungan dengan pertanian dan secara sukarela bergabung bersama HKTI. Pasal 9 Anggota HKTI terdiri atas: (1) Anggota Biasa, yaitu perseorangan, organisasi, dan asosiasi. (2) Anggota Luar Biasa, yaitu tokoh masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pertanian dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 10 (1) Setiap anggota Biasa berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran. b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pimpinan organisasi. c. Memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pelatihan. d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan. (2) Setiap anggota Luar Biasa berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran. b. Memperoleh bantuan dan dukungan dalam memperjuangkan tujuan organisasi. c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota Pasal 11 Setiap anggota berkewajiban: (1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi. (2) Aktif dalam kegiatan dan bertanggung jawab melaksanakan amanah organisasi. (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik HKTI. (4) Membayar uang pangkal dan iuran. AD dan ART HKTI Hal 5 BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 12 HKTI adalah organisasi yang bersifat nasional terdiri atas tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Bagian Kedua Susunan Kepengurusan Pasal 13 Kepengurusan HKTI bersifat kolektif kolegial dengan susunan sebagai berikut: (1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. (2) Dewan Pimpinan Provinsi (DP Provinsi) untuk provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DP Kabupaten/Kota) untuk kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota bersangkutan. (4) Pengurus Kecamatan untuk kecamatan yang berkedudukan di kecamatan yang bersangkutan. (5) Pengurus Desa/Kelurahan untuk desa/kelurahan yang berkedudukan di desa/kelurahan yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pembentukan Kepengurusan Pasal 14 (1) Dewan Pimpinan Nasional dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. (2) Dewan Pimpinan Provinsi dibentuk oleh Musyawarah Provinsi dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Musyawarah Kabupaten/Kota dan disahkan Dewan Pengurus Daerah. (4) Pengurus Kecamatan dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang. (5) Pengurus Desa/Kelurahan dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Kecamatan. Pasal 15 Perwakilan di Luar Negeri dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat. Bagian Keempat Dewan Pimpinan Nasional Paragraf Kesatu Susunan Organisasi AD dan ART HKTI Hal 6 Pasal 16 (1) Dewan Pimpinan Nasional adalah badan pelaksana tertinggi organisasi yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat b. Badan Pertimbangan Organisasi c. Dewan Pengurus Pusat (2) Masa bhakti Dewan Pimpinan Nasional adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Nasional Pasal 17 Dewan Pimpinan Nasional mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan Peraturan Organisasi (PO) sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan Rapat Paripurna. (3) Melakukan kerjasama dan hubungan internasional. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 18 (1) Dewan Penasehat terdiri atas pendiri, mantan pengurus HKTI, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pertanian. (2) Susunan Dewan Penasihat terdiri atas: a. Seorang Ketua b. Beberapa orang anggota (3) Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang. (4) Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Nasional. (5) Dewan Penasehat berhak menghadiri musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Nasional. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 19 (1) Badan Pertimbangan Organisasi terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. (2) Badan Pertimbangan Organisasi berjumlah sebanyak banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. AD dan ART HKTI Hal 7 Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 20 (1) Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Pusat. (2) Memberi persetujuan terhadap kebijakan organisasi yang mempunyai implikasi terhadap kepemimpinan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. (3) Mengambilalih kepengurusan organisasi dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang atau menyimpang dari aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (4) Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Pusat Pasal 21 (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri atas: a. Ketua Umum; b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum; c. Beberapa orang Ketua; d. Sekretaris Jenderal; e. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; f. Bendahara Umum; g. Beberapa orang Bendahara. (2) Dewan Pengurus Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 46 (empat puluh enam) orang. Paragraf Ketujuh Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat Pasal 22 Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi sehari-hari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah, dan Rapat Tingkat Nasional. (2) Meminta persetujuan Badan Pertimbangan Organisasi terhadap kebijakan organisasi yang mempunyai implikasi terhadap kepemimpinan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. (3) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. (4) Melaksanakan program kerja sesuai keputusan Musyawarah Nasional. (5) Melaksanakan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional. (6) Mengesahkan Dewan Pimpinan Provinsi. (7) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI. (8) Memperbaiki, meluruskan, membatalkan keputusan organisasi tingkat bawah yang bertentangan dengan keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, AD dan ART HKTI Hal 8 Peraturan Organisasi,Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kebijakan Nasional (9) Melaksanakan kewenangan lainnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Kedelapan Dewan Pakar Pasal 23 (1) Dewan Pakar terdiri atas para ahli dan profesional yang mempunyai kompetensi terhadap dunia pertanian. (2) Susunan Dewan Pakar terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Beberapa orang anggota. (3) Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. (4) Dewan Pakar bertugas memberi masukan hal-hal yang bersifat IPTEK baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus Pusat. (5) Dewan Pakar berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Nasional. Paragraf Kesembilan Komite Pasal 24 (1) Komite terdiri atas tenaga ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang pertanian. (2) Susunan komite terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa orang anggota. (3) Komite bertugas: a. Menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidangnya. b. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan program kerja. (4) Menghadiri rapat pleno. Paragraf Kesepuluh Badan dan Lembaga Pasal 25 (1) Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan atau Lembaga untuk melaksanakan program tertentu. (2) Badan dan Lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO). Paragraf Kesebelas Organisasi Otonom AD dan ART HKTI Hal 9 Pasal 26 (1) Organisasi Otonom terdiri atas: a. Pemuda; b. Wanita; c. Sesuai kebutuhan. (2) Organisasi Otonom dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dengan Peraturan Organisasi (PO). Bagian Kelima Dewan Pimpinan Provinsi Paragraf Kesatu Susunan Organisasi Pasal 27 (1) Dewan Pimpinan Provinsi adalah badan pelaksana organisasi ditingkat provinsi yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi; c. Dewan Pengurus Daerah. (2) Masa bhakti Dewan Pimpinan Provinsi adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Provinsi Pasal 28 Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan kebijakan organisasi tingkat provinsi sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, dan hasil musyawarah. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. (3) Melakukan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, termasuk kerjasama dan hubungan internasional atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 29 (1) Dewan Penasehat terdiri atas pendiri, mantan pengurus HKTI, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pertanian. AD dan ART HKTI Hal 10 (2) Susunan Dewan Penasihat terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa Orang Anggota. (3) Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. (4) Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Provinsi. (5) Dewan Penasehat berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi Pasal 30 (1) Badan Pertimbangan Organisasi terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. (2) Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi berjumlah sebanyak banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi Pasal 31 (1) Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Daerah. (2) Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Daerah Pasal 32 (1) Dewan Pengurus Daerah terdiri atas: a. Ketua; b. Beberapa orang Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Beberapa orang Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Beberapa orang Wakil Bendahara. (2) Dewan Pengurus Daerah berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. AD dan ART HKTI Hal 11 Paragraf Ketujuh Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah Pasal 33 Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi seharihari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Nasional serta Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Provinsi. (2) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom tingkat provinsi. (3) Menentukan arah kebijakan organisasi tingkat provinsi. (4) Mengesahkan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. (5) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI ditingkat provinsi. (6) Memperbaiki, meluruskan, membatalkan keputusan organisasi tingkat bawah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan kebijakan nasional, serta keputusan musyawarah dan rapat tingkat provinsi. (7) Melaksanakan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Kedelapan Dewan Pakar Pasal 34 (1) Dewan Pakar: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Beberapa Orang Anggota. (2) Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. (3) Dewan Pakar bertugas memberi masukan hal-hal yang bersifat IPTEK baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus Daerah. (4) Dewan Pakar berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Kesembilan Komite Pasal 35 (1) Komite terdiri atas tenaga ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang pertanian. (2) Susunan komite terdiri atas: a. Seorang Ketua b. Beberapa orang anggota (3) Komite bertugas: a. Menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidangnya. b. Membantu Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan program kerja. (4) Menghadiri rapat pleno. AD dan ART HKTI Hal 12 Bagian Keenam Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Paragraf Kesatu Susunan Organisasi Pasal 36 (1) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana organisasi ditingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota; c. Dewan Pengurus Cabang. (2) Masa bhakti Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Pasal 37 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan kebijakan organisasi tingkat Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Kabupaten/ Kota, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. (3) Melakukan kerjasama dengan organisasi lain atas sepengetahuan Dewan Pengurus Daerah. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 38 (1) Dewan Penasehat terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa orang anggota. (2) Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (3) Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. (4) Dewan Penasehat berhak menghadiri musyawarah, rapat kerja, dan rapat paripurna Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota AD dan ART HKTI Hal 13 Pasal 39 (1) Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. (2) Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota Pasal 40 (1) Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Cabang. (2) Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Cabang Pasal 41 (1) Dewan Pengurus Cabang terdiri atas: a. Ketua; b. Beberapa orang Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Beberapa orang Wakil Sekretaris ; e. Bendahara; f. Beberapa orang Wakil Bendahara. (2) Dewan Pengurus Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. Paragraf Ketujuh Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Cabang Pasal 42 Dewan Pengurus Cabang mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi seharihari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, kebijakan provinsi serta keputusan permusyawaratan, dan rapat tingkat kabupaten/kota. (2) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. (3) Menentukan arah kebijakan organisasi kabupaten/kota. (4) Mengesahkan Pengurus Kecamatan. AD dan ART HKTI Hal 14 (5) Mengadakan kerjasama dengan organi
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks